Kondisi pandemi yang terjadi dalam dua tahun belakangan ini membuat banyak aspek kehidupan masyarakat seperti kesehatan, pendidikan, transaksi, termasuk pelayanan pemerintahan menjadi serba digital. Meningkatnya digitalisasi pada suatu institusi, maka semakin tinggi juga serangan siber yang dihadapi. Transformasi digital di Indonesia harus diikuti oleh peningkatan ketahanan siber nasional yang tinggi, mengingat bahwa transformasi digital berdampak besar dalam kehidupan masyarakat. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mencatatkan setidaknya terdapat lebih dari 1,6 miliar anomali trafik keamanan siber sepanjang tahun 2021. Hal ini meningkat hampir 4 kali lipat dari angka serangan siber yang terjadi sepanjang tahun 2020 yakni 495 juta.

Disektor perbankan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pun sebagai pengawas industri keuangan terus mendorong perbankan untuk terus memperkuat tata kelola dan manajemen risiko teknologi informasinya (TI) di tengah bisnis perbankan yang sedang mengalami transformasi dari arah conventional banking sistem menuju digital banking.  Disektor perbankan beragam tantangan yang perlu diantisipasi terkait kepemilikan dan perlindungan data pribadi, perlindungan dan pertukaran data nasabah hingga risiko kebocoran data nasabah terkait dengan fraud hingga serangan siber. Upaya keamanan siber Indonesia perlu berkembang dengan pesat mengikuti peningkatan transformasi digital di masyarakat. Pemerintah, sektor swasta hingga BUMN memiliki peran kunci dalam mengatur regulasi, pengadaptasian teknologi terdepan dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya keamanan siber dalam era transformasi digital.

Oleh sebab itu, DTICX menyelenggarakan webinar bertajuk “Pentingnya Keamanan Siber Dalam Transformasi Digital Layanan Keuangan Dan Institusi Pemerintah.” sebagai salah satu bentuk upaya membantu terciptanya ruang diskusi mengenai regulasi, strategi keamanan digital dan pentingnya meningkatkan kesadaran masyarakat akan keamanan siber dalam era transformasi digital.