March 21, 2025
Oleh: Arki Rifazka (Head of Daily Executive of APJII)
Dalam era ekonomi digital yang berkembang pesat, industri telekomunikasi memainkan peran sentral dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan transformasi digital. Regulasi yang ketat diperlukan untuk menciptakan pasar yang sehat dan melindungi konsumen, tetapi di sisi lain, beban regulasi yang berlebihan dapat berdampak negatif terhadap investasi dan profitabilitas perusahaan.
Australia baru-baru ini mengusulkan revisi terhadap Telecommunications Act 1997 dengan meningkatkan penalti bagi operator yang melanggar regulasi industri. Jika sebelumnya denda maksimum sebesar AUD 250.000 (sekitar Rp2,5 miliar), maka dengan kebijakan baru ini, jumlahnya bisa mencapai AUD 10 juta (sekitar Rp102 miliar).
Langkah ini menarik perhatian industri telekomunikasi di Indonesia, yang masih dalam tahap ekspansi besar-besaran menuju adopsi 5G dan penguatan infrastruktur digital. Jika kebijakan serupa diterapkan di Indonesia, dampaknya terhadap stabilitas keuangan perusahaan telekomunikasi, investasi infrastruktur, dan kompetisi industri perlu dikaji lebih dalam.
Industri Telekomunikasi Indonesia: Bisnis dengan EBITDA Tinggi, tetapi Efisiensi Diuji
Industri telekomunikasi di Indonesia tergolong menguntungkan, terutama bagi penyedia infrastruktur menara (tower provider), yang memiliki EBITDA margin di atas 70%. Beberapa pemain utama seperti Mitratel dan Tower Bersama menunjukkan profitabilitas yang kuat:
- PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (Mitratel) mencatat EBITDA sebesar Rp6,92 triliun dengan margin EBITDA meningkat menjadi 80,5% di tahun 2023.[1]
- PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG) melaporkan EBITDA sebesar Rp5,72 triliun dengan margin EBITDA 86,3% pada tahun 2023.[2]
- PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk (GHON) memiliki EBITDA sebesar Rp111,7 miliar, dengan margin EBITDA 80,9% untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2022.[3]
Meskipun EBITDA tinggi, operator telekomunikasi tetap menghadapi tantangan dalam efisiensi operasional dan ekspansi infrastruktur, terutama dalam menghadapi regulasi yang lebih ketat.
Dampak Kebijakan Penalti terhadap Stabilitas Keuangan dan Investasi
Jika Indonesia menerapkan kebijakan penalti serupa dengan Australia, industri telekomunikasi akan menghadapi tantangan dalam tiga aspek utama:
- Beban Finansial yang Lebih Berat bagi Operator
Peningkatan denda bagi operator yang melanggar standar industri bisa berdampak signifikan terhadap stabilitas keuangan perusahaan. Saat ini, operator sudah menghadapi biaya tinggi dalam pembangunan infrastruktur, spektrum frekuensi, dan layanan pelanggan. Penalti besar dapat mengurangi kapasitas mereka untuk berinvestasi dalam ekspansi jaringan. - Dampak terhadap Arus Kas dan Pengembalian Modal
Dengan EBITDA margin yang tinggi, sebagian besar operator memiliki arus kas operasional yang sehat. Namun, jika denda yang dikenakan terlalu besar, alokasi modal untuk investasi baru bisa terhambat. Ini dapat memperlambat ekspansi jaringan 5G, yang masih dalam tahap awal di Indonesia. - Daya Tarik Investasi bagi Pemegang Saham dan Investor Asing
Kebijakan yang terlalu ketat dapat mengurangi daya tarik sektor telekomunikasi bagi investor. Investor asing dan pemegang saham akan lebih berhati-hati dalam menilai risiko regulasi sebelum berinvestasi. Ini bisa berdampak pada harga saham perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
Bagaimana Indonesia Harus Merespons?
Indonesia dapat belajar dari kebijakan Australia, tetapi perlu menyesuaikan regulasi dengan kondisi pasar domestik agar tetap menjaga keseimbangan antara kepatuhan industri dan pertumbuhan bisnis. Beberapa langkah strategis yang bisa diambil antara lain:
- Regulasi Berbasis Insentif
Alih-alih hanya menerapkan denda besar, pemerintah dapat memberikan insentif bagi operator yang meningkatkan kualitas layanan dan memperluas cakupan jaringan ke daerah terpencil. Ini akan mendorong investasi dan inovasi tanpa membebani pelaku industri. - Skema Denda yang Proporsional
Jika penalti diterapkan, besarnya denda harus disesuaikan dengan tingkat pelanggaran, sehingga tidak memberatkan operator secara berlebihan. Pendekatan ini akan memastikan operator tetap memiliki ruang untuk berkembang. - Keseimbangan antara Kepatuhan dan Kompetisi
Regulasi harus dirancang untuk memastikan kompetisi yang sehat di industri telekomunikasi, tanpa memberikan keuntungan berlebih kepada pemain dominan yang memiliki daya saing finansial lebih tinggi.
Kesimpulan: Regulasi Harus Seimbang antara Proteksi Konsumen dan Stabilitas Industri
Reformasi regulasi telekomunikasi adalah langkah yang penting untuk meningkatkan transparansi industri dan perlindungan konsumen. Namun, kebijakan ini harus dirancang dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap stabilitas keuangan operator, daya tarik investasi, dan perkembangan infrastruktur digital di Indonesia.
Sektor telekomunikasi Indonesia masih dalam tahap ekspansi besar, terutama dalam pengembangan jaringan 5G, IoT, dan ekonomi digital. Regulasi yang terlalu ketat dapat memperlambat inovasi dan investasi, sehingga diperlukan keseimbangan antara penguatan kepatuhan industri dan dukungan bagi pertumbuhan ekonomi digital.
Bisnis Menara PT Telkom makin Kuat
https://www.tower-bersama.com/Press-Release_1.html
https://topmetro.news/167724/bisnis-menara-telekomunikasi-pt-telkom-makin-kuat-dengan-pt-mitratel/
