Pelaksanaan E-Government pada Diskominfo Provinsi di Indonesia

Photo by Nick Youngson CC BY-SA 3.0 Alpha Stock Images

Keseriusan pemerintah dalam mentransformasikan layanannya menjadi digital terlihat dari adanya Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Adanya SPBE atau E-Government diharapkan dapat membangun tata kelola pemerintah menjadi lebih transparan, bersih, efektif, dan akuntabel. Dengan demikian, kualitas pelayanan publik juga akan meningkat.

Salah satu lembaga pemerintahan yang melaksanakan e-government ini adalah Diskominfo di tiap provinsi di seluruh Indonesia. Bersama Sudarman, Kepala Dinas Kominfo Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang juga ketua ASKOMPSI, berikut perjalanan transformasi digital mereka yang diceritakan kepada DTI* dalam sebuah wawancara eksklusif.

Regulasi membantu percepatan transformasi digital

Ada beberapa hal yang dapat membuat transformasi digital berjalan lebih cepat dalam sebuah organisasi, namun bagi Sudarman, yang pertama harus diperhatikan adalah regulasi. 

Dalam hal pelaksanaan e-government, regulasi adalah sebuah kunci untuk melangkah lebih detail atau lebih konkret. Regulasi tersebut mencakup semua hal detail, mulai dari arsitektur, roadmap, hingga master plan.

Namun untuk saat ini, Sudarman menyatakan bahwa ia masih menunggu regulasi yang lebih lengkap dari pusat diterima olehnya. “Nah sementara ini, untuk beberapa poin yang saya sebutkan itu, seperti poin arsitektur dan juga roadmap itu sampai sekarang kan harusnya dari pusat sudah ada. Ternyata kan memang kami masih menunggu,” ungkap Sudarman.

Perihal anggaran dan kualitas SDM yang berbeda

Walaupun transformasi digital di sektor pemerintahan sudah menjadi program nasional, namun kecepatan masing-masing lembaga untuk bertransformasi tentu berbeda-beda. Perbedaan ini biasanya disebabkan oleh anggaran dan kualitas SDM yang berbeda di tiap provinsi.

“Kalau kita klasifikasi, seperti Jabar dan DKI (Jakarta) itu grade A. Mereka punya kekuatan di anggaran dan SDM-nya mudah di dapat sehingga tidak akan kesulitan di dalam proses percepatan digital tadi,” jelas Sudarman.

Oleh sebab itu, langkah yang diambil secara bersama antar Diskominfo seluruh Indonesia melalui ASKOMPSI untuk meminimalisir kesenjangan yang ada adalah dengan membangun kerja sama dan sinergi antara pusat dan daerah.

“Kalau nggak, akan sulit (mencapai) transformasi digital atau percepatan digital seperti yang dicanangkan oleh Presiden,” ujar Sudarman.

Masih ada banyak PR dalam transformasi digital

Menurut Sudarman, perjalanan transformasi digital di sektor pemerintahan masih sangat panjang. Jika dilihat dari indeks penilaian SPBE 2021 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), saat ini belum ada yang bisa mendapat nilai indeks lebih dari 3.6. 

Padahal baginya, lembaga pemerintahan yang bisa mendapat nilai sebesar itulah yang bisa dikatakan berhasil mengimplementasikan SPBE. Belum lagi masih ada yang mendapat nilai indeks SPBE sebesar 1.

“Kalau kita melihat dari nilai (indeks) tersebut, maka transformasi digital masih belum sempurna. Itu menggambarkan kita masih perlu kerja keras dari semua pihak. Saya pikir, perlu dibenahi juga apa kekurangannya,” jelas Sudarman.

Walau demikian, kendala-kendala yang ada tidak mengurungkan kepercayaan Sudarman bahwa transformasi digital tetap harus diprioritaskan. “Sebenernya kan memang (transformasi digital) menjadi yang utama kalau kita mau maju. Kalau daerah mau maju, memang itu yg harus kita perjuangkan,” tutup Sudarman.

***

*) DTI, atau Digital Transformation Indonesia, adalah sebuah platform yang  yang diinisiasi oleh PT AdHouse Clarion Events (ACE) dan bertujuan untuk mendukung transformasi digital di Indonesia. Bentuk dukungan DTI tertuang dalam berbagai macam program, mulai dari mengadakan webinar, government roundtable, hingga conference & expo.

Pada 3-4 Agustus 2022, DTI akan menggelar Digital Transformation Indonesia Conference & Expo (DTI-CX) di JCC Senayan. DTI-CX bertujuan untuk mempertemukan perusahaan-perusahaan, BUMN, dan pemerintah yang sedang mencari mitra teknologi untuk membantu dan menjalankan transformasi digital, baik dalam hal transformasi sumber daya manusia, transformasi bisnis, hingga transformasi data, dengan solusi yang paling sesuai.