Cara Mengatasi Cyber Crime: Apa yang Harus Dilakukan Pemerintah?

Photo credit: Pixabay (pexels)

Menurut riset, Indonesia adalah negara terbesar keempat dengan angka pertumbuhan pengguna internet yang besar sedunia. Perkembangan ini tentu merupakan sebuah kabar baik. Artinya, masyarakat Indonesia sudah melek dengan kemajuan teknologi. Namun, perkembangan teknologi juga berjalan bersamaan dengan munculnya bahaya cyber crime.

Pada 2021 lalu, Badan Siber dan Sandi Negara mengumumkan laporan tahunan yang menyatakan ada lebih dari 1,6 miliar serangan siber yang terjadi di wilayah Indonesia. Melihat potensi ancaman kejahatan siber yang begitu besar, pemerintah harus bisa segera mengambil tindakan. Bagaimanakah cara mengatasi cyber crime yang bisa dilakukan oleh pemerintah? Simak penjelasannya di bawah!

Seberapa jauh pemerintah Indonesia menangani cyber crime?

Pemerintah melalui Kepolisian Negara Republik Indonesia telah mengambil beberapa langkah untuk memerangi kejahatan siber. Melalui Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber), pemerintah melakukan sosialisasi dan edukasi menggunakan media sosial. Dengan begitu, pengetahuan orang-orang tentang cyber crime pun semakin mudah diakses.

Selain itu, Dittipidsiber juga membuka sebuah platform bagi masyarakat yang ingin melakukan pengaduan terhadap kejahatan siber yang menimpa mereka. Hal ini menjadi salah satu upaya tanggung jawab pemerintah untuk melindungi masyarakat dari bahaya kejahatan dunia maya.

Bagaimana cara mengatasi cyber crime?

Meski telah membentuk perlindungan khusus yang ditujukan untuk menangani masalah kejahatan siber, pemerintah harus terus melakukan evaluasi dan memperkuat pertahanan. Di bawah ini adalah beberapa langkah yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi cyber crime.

1. Memetakan ancaman 

Pada awal 2022, We Are Social melakukan riset pengguna internet di Indonesia. Hasilnya, ternyata ada 204,7 juta pengguna internet di seluruh Indonesia.

Angka ini tentunya mengalami penambahan dari yang sebelumnya tercatat 202,6 juta pada 2021. Memperhatikan banyaknya pengguna internet di Indonesia, maka pemerintah harus bisa memetakan ancaman siber yang terjadi.

Kasus terbesar yang terjadi di Indonesia kebanyakan berhubungan dengan peretasan yang menargetkan situs website pemerintahan. Selama bertahun-tahun, kita sudah sering mendengar bahwa website resmi pemerintahan sering diretas. Dengan mengetahui dan mendeteksi ancaman kejahatan, maka pemerintah bisa mengutamakan fokus dan memperbaiki keamanan situs pemerintah.

2. Membuat kebijakan yang kuat

Meski memperbaiki sistem keamanan sudah dilakukan, bila tidak akan kebijakan atau aturan yang mengikat, maka hal itu tidak akan banyak berguna. Saat ini, Indonesia hanya memiliki payung kebijakan dalam bentuk Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Tahun 2016. Peraturan ini belum cukup untuk mengatur banyak hal yang mencakup kejahatan siber.

Apalagi seiring perkembangan zaman, ancaman kejahatan siber pun juga semakin berkembang. Pemerintah harus terus melakukan evaluasi terhadap peraturan yang dimiliki dan terus memperkuatnya. 

3. Menjalin kolaborasi yang baik antar lembaga

Memerangi kejahatan siber tidak akan bisa dilakukan oleh satu lembaga saja. Karenanya, pihak kepolisian akan membutuhkan bantuan dari lembaga lain untuk membentuk koordinasi yang baik. Saat ini, Indonesia sudah menerapkan hal tersebut. Selain kepolisian, ada pihak lain yang bergerak untuk mengamankan pemerintah dari kejahatan dunia maya.

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dibentuk untuk memimpin koordinasi pelaksanaan keamanan siber, TNI telah membentuk unit siber dan melakukan operasi pertahanan siber, lalu Kementerian Luar Negeri juga terus melakukan diplomasi siber.

Pemerintah telah berperan aktif dalam isu kejahatan siber di pertemuan besar dengan lembaga internasional. Terakhir, Kementerian Komunikasi dan Informasi memiliki tim tanggap demi memastikan keamanan internet di Indonesia.

4. Meningkatkan keterampilan

Cara mengatasi cyber crime lainnya adalah dengan meningkatkan keterampilan sumber daya manusia di Indonesia. Indonesia perlu bekerja sama dengan pihak atau negara lain untuk meningkatkan kemampuan menangani cyber crime. Apalagi saat ini perkembangan teknologi sudah mulai bergeser ke teknologi blockchain, pemerintah harus bisa memahami dan mengetahui cara mengendalikan potensi ancaman kejahatan siber melalui teknologi tersebut.

Selain meningkatkan keterampilan, pemerintah juga perlu membangun sistem infrastruktur digital yang aman. Dengan sistem keamanan siber yang kuat dan solid, maka kejahatan siber bisa dicegah. Pengembangan sistem ini harus dimulai dengan pemutakhiran teknologi untuk mengakomodasi ancaman siber yang baru.

5. Membentuk pusat data nasional

BSSN mengatakan bahwa membentuk pusat data nasional yang terpusat akan lebih aman daripada menyimpan data secara lokal. Indonesia kini memiliki lebih dari 100 data center dan masing-masing menyimpan data sensitif. Hal ini bisa menjadi ladang yang bagus untuk penyalahgunaan data.

Pusat data nasional akan memungkinkan pemerintah untuk menerapkan standar di seluruh lembaga. Dengan data yang terpusat, maka pemerintah bisa lebih memusatkan perhatian untuk mengamankan data tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa untuk mengatasi kejahatan siber, pemerintah masih harus memperkuat peraturan serta infrastruktur digital yang dimiliki. Selain itu, menghadapi ancaman kejahatan tak bisa dilakukan oleh satu lembaga saja. Penyuluhan tentang bahaya ancaman siber juga perlu terus digaungkan melalui media apa pun agar masyarakat lebih melek digital.

Di sisi lain, transformasi digital yang bergerak cepat harus dipelajari bersama manfaatnya. Jika Anda tertarik untuk memahami lebih jauh tentang transformasi digital, mari bergabung dengan acara Digital Transformation Indonesia-Conference & Expo 2023. Dapatkan banyak insight seputar transformasi digital untuk mengembangkan penanganan terhadap cybercrime!